Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa revitalisasi tahap awal tambak di wilayah pantai utara Jawa Barat mampu menciptakan lapangan kerja lebih dari 100 ribu orang.
“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,”
ujar Trenggono di Jakarta, Rabu.
Program ini tak hanya membuka peluang pekerjaan, tapi juga memberikan dampak positif berkelanjutan seperti pembangunan perumahan bagi para pekerja.
“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,”
kata Trenggono.
Trenggono menekankan, pentingnya peran serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam program ini. Investasi sebesar Rp26 triliun dijadwalkan akan dialokasikan untuk budidaya di pantura.
“Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai,”
katanya.
Untuk mendongkrak produksi perikanan dan mendukung ketahanan pangan serta gizi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berniat merevitalisasi 78 ribu hektare tambak yang kurang produktif di pantai utara Jawa.
Revitalisasi ini akan dilakukan bertahap mulai tahun 2025, dimulai dari Jawa Barat. Tahap awal akan menargetkan 20.413,25 hektare tambak di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Agar implementasi revitalisasi tambak Pantura lebih cepat, pada 25 Juni 2025, ditandatangani Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru.
Nota Kesepakatan ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Juga ditandatangani Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu tentang Sinergi Perencanaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Perikanan Budi Daya di keempat kabupaten tersebut.
—
