Korupsi Menggerogoti Birokrasi dan Badan Usaha

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa korupsi telah menyebar luas di dalam birokrasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perilaku korupsi yang telah berakar kuat ini merupakan masalah besar bagi bangsa Indonesia yang harus dihadapi secara terbuka.
“Tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,”
kata Prabowo dalam pidatonya saat Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Pada awal tahun 2025, Prabowo menuturkan bahwa pemerintah telah berhasil mengidentifikasi dan mencegah potensial korupsi terhadap dana APBN sebesar Rp 300 triliun, termasuk biaya perjalanan dinas serta anggaran alat tulis kantor yang kerap disalahgunakan. “Dana Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” tutur Prabowo.

Dalam sambutannya, Prabowo juga menyoroti isu “net outflow of national wealth” atau kebocoran kekayaan negara ke luar negeri. Ia menegaskan bahwa jika masalah ini tidak segera diatasi, Indonesia berisiko menjadi negara gagal. Pemerintah berencana untuk mengambil langkah-langkah strategis yang mungkin tidak populer untuk menyelamatkan kekayaan nasional. Selain itu, Prabowo menyebutkan bahwa banyak rakyat masih mengalami kelaparan, petani kesulitan menjual hasil panen, dan akses kesehatan yang kurang memadai, meskipun telah terjadi pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% selama tujuh tahun terakhir. Di sisi lain, Prabowo juga mengapresiasi capaian positif seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% pada Kuartal II – 2025 dan peningkatan realisasi investasi Semester I – 2025 hingga Rp 942 triliun, naik sebesar 13,6% dibanding tahun sebelumnya. “Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,” ujar dia. (N-7)