Kebijakan Baru Penambahan Kuota LPG Bersubsidi

Pemerintah memutuskan untuk menambah kuota liquid petroleum gas (LPG) bersubsidi sebesar 350 ribu ton untuk tahun anggaran 2025. Langkah ini diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga pasokan LPG bersubsidi untuk rakyat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, agar tidak terjadi kekurangan. “Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden menyangkut dengan LPG, kita ada penambahan kuota dimana kuota kita di draf APBN itu 8.160.000. Kita tambah kurang lebih sekitar 350 ribu ton,” tegas Bahlil.

Upaya penambahan kuota ini merupakan langkah antisipatif agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman, tanpa khawatir akan kekurangan suplai energi rumah tangga. “Saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru di 2025, insya Allah clear menyangkut dengan LPG,” ujar Bahlil.

Bahlil juga menyatakan bahwa penambahan kuota ini tidak akan mempengaruhi anggaran negara karena pagu anggaran subsidi energi dalam APBN 2025 mencapai Rp 82 triliun, dan estimasi realisasi penambahan kuota ini hanya sekitar Rp77–78 triliun. “Alokasi kita di dalam APBN di 2025 itu kan 82 triliun (rupiah), sementara realisasi dengan menambah 350 ribu ton itu enggak sampai di 80 triliun (rupiah), hanya sekitar 77-78 triliun (rupiah),” jelasnya.

Menteri ESDM menegaskan bahwa keputusan ini hanya berlaku untuk tahun 2025, sedangkan asumsi subsidi untuk tahun 2026 akan tetap mengikuti RAPBN yang sudah dirancang. Pembahasan terkait mekanisme distribusi agar subsidi tepat sasaran masih berlangsung di lintas kementerian dan lembaga. “Lagi masih dalam pembahasan. Masih belum final,” tutur Menteri ESDM.

Keputusan ini menggarisbawahi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjamin kebutuhan energi rakyat, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.