Pemprov Jakarta disarankan untuk terus memberikan prioritas pada program penanggulangan banjir meskipun anggaran untuk Dinas Sumber Daya Air harus mengalami efisiensi. Meski terdampak kebijakan efisiensi, tetap penting untuk menangani isu banjir yang selalu menjadi tantangan bagi ibu kota.
Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan bahwa anggaran Dinas Sumber Daya Air akan mengalami pemangkasan yang signifikan pada tahun anggaran 2026. Namun, Yuke tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai besaran pengurangan tersebut. Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya penanganan banjir tetap menjadi prioritas utama bagi Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung.
“Anggarannya itu kan memang besar dan pemotongannya signifikan. Tapi karena ini program strategis dan sudah masuk dalam instruksi gubernur, pengendalian banjir tetap harus jadi prioritas,”
tuturnya di Kantor DPRD Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Yuke yakin bahwa anggaran yang ada di tingkat dinas dan suku dinas masih cukup untuk menjalankan program-program penting, termasuk merespons berbagai aduan masyarakat melalui reses, musrenbang, dan aspirasi dewan. “Banyak pengaduan dari masyarakat yang belum terpenuhi. Kami minta agar itu tidak diabaikan dan tetap diutamakan,”
katanya.
Selain itu, pihaknya berkomitmen untuk terus memantau serta mengoptimalkan semua proyek multiyears di Dinas Sumber Daya Air agar tidak perlu melakukan pergeseran termin. “Walaupun pemotongan cukup besar, kami pastikan seluruh program di dinas dan Sudin mencukupi untuk menangani pengendalian banjir,”
ujarnya.
