Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, menegaskan perlunya peningkatan ketatnya seleksi dalam pemberian beasiswa oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Permintaan ini muncul setelah munculnya kasus dari mantan penerima beasiswa berinisial DS yang dianggap telah menunjukkan sikap kurang nasionalis, serta dugaan pelanggaran komitmen oleh pasangannya.
“Kami meminta agar pemerintah memperketat seleksi LPDP. Pernyataan yang disampaikan oleh alumni penerima LPDP yang viral itu menunjukkan bahwa masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi aturan,”
tegas Habib saat berada di Jakarta, Senin.
Habib mengingatkan bahwa penerima beasiswa LPDP haruslah individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen tinggi terhadap kesepakatan yang dibuat karena beasiswa ini dibiayai oleh anggaran negara. Setiap alokasi dana dari LPDP adalah uang negara yang menuntut tanggung jawab besar, baik secara moral maupun hukum.
Legislator dari Jawa Barat ini menekankan bahwa insiden tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali proses seleksi beasiswa, memastikan calon penerima diuji bukan hanya dari segi akademis tapi juga dari komitmen kebangsaan. Ia juga menyoroti tujuan utama LPDP, yakni meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa.
Habib berharap bahwa kualitas SDM yang ditingkatkan melalui beasiswa LPDP tidak hanya berdampak positif bagi individu penerimanya, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi negara. Ia mendorong pemerintah untuk melakukan pendataan ulang terhadap alumni LPDP guna memastikan komitmen mereka tetap terjaga. Habib mendukung LPDP yang berencana untuk memanggil pihak terkait guna klarifikasi dan, jika diperlukan, memberikan sanksi atas pelanggaran.
“Penggunaan uang negara berarti penerima harus memastikan bahwa ilmu dan kompetensi yang diperoleh benar-benar diabdikan untuk kemajuan Indonesia. Jika ada yang tidak menjalankan komitmennya, maka harus ada penegakan aturan yang tegas,”
ujar Habib.
—
