Pemerintah memiliki keyakinan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2% pada tahun 2025 bisa tercapai. Keyakinan ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo Subianto saat rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin (15/12/2025).
“Target 5,2% tahun ini, insya Allah tercapai. Dan, pada kuartal keempat juga insya Allah, kenaikannya di atas 5,4%,”
kata Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyoroti stabilitas ekonomi nasional, indikator makro ekonomi, serta berbagai langkah yang dilakukan untuk mendorong konsumsi akhir tahun dan memperkuat kesejahteraan ekonomi keluarga.
“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk indeks harga saham gabungan all time high dan sejak Januari naik 20%. Ini salah satu tertinggi di Asia,”
kata dia.
Airlangga menyatakan bahwa neraca perdagangan dan transaksi berjalan tetap mengalami surplus, sementara cadangan devisa berada pada level yang tinggi. Pertumbuhan kredit nasional juga tetap positif dengan dukungan likuiditas yang kuat, yang diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian tahun depan.
“Yang positif pertumbuhan kredit tetap positif 7,36%. Dan, uang premier yang digelontorin Pak Menkeu juga tinggi. Tumbuh 13,3%, Rp 2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif, Pak Presiden,”
ujarnya.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi masyarakat melalui program belanja Natal dan Tahun Baru (Nataru), baik secara daring maupun di ritel nasional. Selain itu, sektor pariwisata digalakkan dengan mengadakan berbagai acara nasional sepanjang bulan Desember.
“Ada 37 event di bulan Desember ini sehingga ini juga akan mendorong pergerakan daripada penduduk Indonesia, Pak Presiden,”
ungkapnya.
Guna mendukung mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun, Airlangga juga mengusulkan kebijakan fleksibilitas kerja.
“Kami usulkan untuk work from anywhere and everywhere,”
ujarnya.
Airlangga menekankan pentingnya penguatan kebijakan kesejahteraan ekonomi keluarga dengan mengubah Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, serta mencatat peningkatan inklusi keuangan nasional.
“Inklusi keuangan kita capaiannya sudah baik, 92,7%. Literasi keuangannya 66,4%. Dibandingkan negara OECD rata-rata, 62%,”
kata dia.
—
